KRITIK ARSITEKTUR NORMATIF

Nama   : Irwan Lesmana
Kelas   : 4TB06
NPM   : 24313532
Dosen : Edy Sutomo

PENGERTIAN KRITIK ARSITEKTUR

Kritik arsitektur merupakan tanggapan dari hasil sebuah pengamatan terhadap suatu karya arsitektur. Disitu orang merekam dengan berbagai indra kelimanya kemudian mengamati,memahami dengan penuh kesadaran dan menyimpannya dalam memori dan untuk ditindaklanjuti dengan ucapan dalam bentuk pernyataan,ungkapan dan penggambaran dari benda yang diamatinya.

Metode-metode kritik dalam arsitektur dikelompokan menjadi :

     1.       Kritik normatif
     2.       Kritik penafsiran
     3.       Kritik deskriptif
     4.       Kritik biografi
     5.       Kitik kontekstual
 

Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan salah satu metode kritik arsitektur ,yaitu kritik normatif

Pengertian dan ciri  Kritik Normatif

ciri kritik normatif ini mempunyai standar nilai berupa; doktrin,sistem,tipe atau ukuran. doktrin bisa jadi sebgai pujian atau sebaliknya,sedangkan sistem bisa menyangkut lebih luas pemaknaannya karena ada saling sangkut paut antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Contoh kritik normatifnya "sistem" versi Vitruvius, dia memandang sebuah bangunan adalah pengubah iklim,pengubah perilaku,pengubah budaya,pengubah sumber daya.

Ada 4 macam metode kritik arsitektur normatif

Hakikat kritik normatif adalah :

•   Adanya keyakinan (conviction) bahwa di lingkungan dunia manapun, bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, standard atau sandaran sebagai sebuah prinsip.
•   Dan melalui ini kualitas dan kesuksesan sebuah lingkungan binaan dapat dinilai.
•   Norma bisa jadi berupa standar yang bersifat fisik, tetapi adakalanya juga bersifat kualitatif dan tidak dapat dikuantifikasikan.
•   Norma juga berupa sesuatu yang tidak konkrit dan bersifat umum dan hampir tidak ada kaitannya dengan bangunan sebagai sebuah benda konstruksi

Kritik Normatif terbagi dalam 4 metode yaitu :  

a.    Kritik Doktrinal (Doctrinal Criticsm) Norma yang bersifat general, pernyataan yang tak terukur.

b.     Kritik Terukur (Measured Criticsm) Sekumpulan dugaan yang mampu mendefinisikan bangunan dengan baik secara kuantitatif.

c. Kritik Tipical (Typical Criticism) Norma yang didasarkan pada model yang digeneralisasi untuk satu katagori bangunan yang spesifik.

d.  Kritik Sistematik (Systematic Criticism) Norma penyusunan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk satu tujuandalam hal ini akan dibahas mengenai metode Tipe. Metode Tipe adalah suatu norma yang didasarkan pada model yang digenralisasi untuk satu kategori bangunan spesifik.

1. Metoda Doktrin

• Doktrin sebagai dasar dalam pengambilan keputusan desain arsitektur yang berangkat dari keterpesonaan dalam sejarah arsitektur.
• Sejarah arsitektur dapat meliputi : Nilai estetika, etika, ideologi dan seluruh aspek budaya yang melekat dalam pandangan masyarakat.
• Doktrin bersifat tunggal dalam titik pandangnya dan biasanya mengacu pada satu ‘ISME’ yang dianggap paling baik.

2. Metoda Sistemik

• Menggantungkan pada hanya satu prinsip akan mudah diserang sebagai : menyederhanakan (simplistic), tidak mencukupi (inadequate) atau kadaluarsa (out of dated )
• Alternatifnya adalah bahwa ada jalinan prinsip dan faktor yang dapat dibangun sebagai satu system untuk dapat menegaskan rona bangunan dan kota.

Kritik sistematik dikembangkan dari satu analisis :

• Bahwa Problem arsitek adalah membangun sistem dalam kategori-kategori formal yang tidak memungkinkan kita untuk melukiskannya dan membandingkannya dalam struktur yang formal. Ketika kita mengatakan bahwa analisis formal mengandung indikasi elements and relations.
• Elements (bagian bentuk arsitektur ), bermakna bahwa kita harus memperlakukan objek sebagai dimensi kesebandingan.

Melahirkan konsep  :

a)      Mass (massa),  Bentuk wujud tiga dimensi yang terpisah dari lingkungan

b)      Space (ruang), Volume batas-batas permukaan di sekeliling massa

c)      Surface (permukaan), batas massa dan ruang

• Relations , bahwa kita menterjemahkan saling keterhubungan ini diantara dimensi-dimensi
• Capacity of the structure, kelayakan untuk mendukung tugas bangunan
• Valuable, nilai yang dikandung yang mengantarkan kepada rasa manusia untuk mengalami ruang.

3. Metoda Tipikal

• Studi tipe bangunan saat ini telah menjadi pusat perhatian para sejarawan arsitektur. Hal ini dapat dipahami karena desain akan menjadi lebih mudah dengan mendasarkannya pada type yang telah standard, bukan pada innovative originals (keaslian inovasi). 
• Studi tipe bangunan lebih didasarkan pada kualitas, utilitas dan ekonomi dalam lingkungan yang telah terstandarisasi dan  kesemuanya dapat terangkum dalam satu typologi 
• Metode Tipikal, yaitu suatu pendekatan yang mempunyai uraian urutan secara tersusun. Contoh. Bangunan sekolah, tipe yang ada ialah seperti ruang kelas, ruang guru,ruang kepala sekolah, ruang kesenian,  lab, perpustakaan, kantin, gudang, toilet. 

4. Metoda Terukur

• Kritik Pengukuran menyatakan satu penggunaan bilangan atau angka hasil berbagai macam observasi sebagai cara menganalisa bangunan melalui hukum-hukum matematika tertentu.
• Norma pengukuran digunakan untuk memberi arah yang lebih kuantitatif. Hal ini sebagai bentuk analogi dari ilmu pengetahuan alam.
• Pengolahan melalui statistik atau teknik lain akan mengungkapkan informasi baru tentang objek yang terukur dan wawasan tertentu dalam studi.
• Bilangan atau standard pengukuran secara khusus memberi norma bagaimana bangunan diperkirakan pelaksanaannya.
• Standardisasi pengukuran dalam desain bangunan dapat berupa :

Ukuran batas minimum atau maksimum, Ukuran batas rata-rata (avarage), Kondisi-kondisi yang dikehendaki

Contoh : Bagaimana Pemerintah daerah melalui Peraturan Tata Bangunan menjelaskan beberapa sandard

normatif : Batas maksimal ketinggian bangunan, sempadan bangunan, Luas terbangun, ketinggian pagar yang diijinkan

• Adakalanya standard dalam pengukuran tidak digunakan secara eksplisit sebagai metoda kritik karena masih belum cukup memenuhi syarat kritik sebagai sebuah norma

Contoh :

Bagaimana Huxtable menjelaskan tentang kesuksesan perkawinan antara seni di dalam arsitektur dengan bisnis investasi konstruksi yang diukur melalui standardisasi harga-harga.

• Norma atau standard yang digunakan dalam Kritik pengukuran yang bergantung pada ukuran minimum/maksimum, kondisi yang dikehendaki selalu merefleksikan berbagai tujuan dari bangunan itu sendiri.
• Tujuan dari bangunan biasanya diuraikan dalam tiga ragam petunjuk sebagai beikut:

1. Tujuan Teknis ( Technical Goals)
2. Tujuan Fungsi ( Functional Goals)
3. Tujuan Perilaku ( Behavioural Goals)

KRITIK TIPIKAL

Studi tipe bangunan saat ini telah menjadi pusat perhatian para sejarawan arsitektur. Hal ini dapat dipahami karena desain akan menjadi lebih mudah dengan mendasarkannya pada type yang telah standard, bukan pada innovative originals (keaslian inovasi).

Studi tipe bangunan lebih didasarkan pada kualitas, utilitas dan ekonomi dalam lingkungan yang telah terstandarisasi dan  kesemuanya dapat terangkum dalam satu typologi

Metode Tipikal, yaitu suatu pendekatan yang mempunyai uraian urutan secara tersusun.

Sumber :

http://arsitekturdunianyata.blogspot.co.id/2010/02/kritik-dalam-arsitektur.html

https://www.scribd.com/doc/74756711/Jenis-Jenis-Kritikan-Arsitektur

http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/raziq_hasan/

 

KONTRUKSI - MANUFAKTUR SEBAGAI PENYUMBANG TERBESAR KECELAKAAN KERJA DI INDONESIA

Pemerintah mengakui, sampai saat ini sektor konstruksi dan manufaktur adalah penyumbang terbesar bagi kecelakaan kerja di Indonesia.

"Sektor konstruksi dan manufaktur menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar 32 persen," kata Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Panani Kesai, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, sektor transportasi sembilan persen, kehutanan empat persen dan pertambangan dua persen.

Untuk itu, tegasnya, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah hal mendasar untuk diimplementasikan secara serius.

"Kami terus mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi dari standar dan juga menyiapkan perangkat untuk dapat meyakinkan agar penerapan standar dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Mengenai kegagalan konstruksi dan atau kegagalan bangunan, menurut dia, bisa terjadi pada dua kondisi, pertama, pada saat terjadi proses konstruksi, kondisi ini yang dapat berdampak pada kecelakaan yang dialami langsung oleh para pekerja.

Kedua, kegagalan bangunan dapat terjadi pada masa pembangunan yang telah selesai dikerjakan atau pada masa pemeliharaan pembangunan.

Panani mencontohkan, beberapa kasus kecelakaan kerja, kegagalan konstruksi dan atau kegagalan bangunan yang terjadi beberapa tahun terakhir antara lain, robohnya Jembatan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur (November 2011) yang terjadi pada saat pekerjaan pemeliharaan dilakukan (kegagalan bangunan) dan runtuhnya hanggar bandara Sultan Hasanudin (Kecelakaan Kerja) pada Maret 2015.

Kemudian, tergulingnya crane di proyek normalisasi sungai Ciliwung pada Oktober 2015 (Kecelakaan Kerja), serta Robohnya deck jembatan I Dompak pada Oktober 2015 (kecelakaan kerja), telah menimbulkan korban dan kerugian jiwa, harta benda, serta lingkungan yang besar.

"Fakta-fakta di lapangan menurut temuan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, menyatakan implementasi SMK3-nya belum diterapkan sebagaimana mestinya. Ini menunjukan bahwa tingkat kepedulian terhadap K3 masih sangat rendah," kata Panani.

Data per Oktober 2015 dari hasil evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada pelaksanaan proyek fisik Kementerian PUPR di enam pulau besar di Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan Bali, serta Papua, ternyata tingkat implementasi SMK3 pada proyek-proyek Kementerian PUPR masuk dalam kategori tidak aman.

Sebagaimana telah diatur dalam

 pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun1999 tentang Jasa Konstruksi dimana disebutkan pekerjaan konstruksi adalahkeseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaanbeserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain .Oleh sebab itu, dalam mencapai pembangunan nasional, jasa konstruksimempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan masyarakatyang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengingat jasakonstruksi menghasilkan produk berupa bangunan atau satuan infrastrukturlainya seperti jalan, jembatan, gedung dan masih banyak bentuk bangunankonstruksi lainnya, yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangansegala aspek kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya.Disamping itu, penyelenggaraan jasa konstruksi nasional harusmempunyai keandalan dan professional untuk berdaya saing mewujudkan jasakosntruksi yang kokoh dan mampu mewujudkan pekerjaan kosntruksi yang lebih efisien, efektif, dan berkualitas dimana antara penyedia jasa baik yang berskala kecil, menengah dan besar saling membangun kemitraan gunamemenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan kegiatan kosntruksi yang selalu menitik beratkan pada aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, danlingkungan supaya mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampuberfungsi sebagaimana yang telah direncanakan

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiPasal 1 butir ke 8 yang dimaksud dengan Kegagalan Bangunan adalah keadaanbangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada penggunajasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerjakonstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahanpenyedia jasa dan/ atau pengguna jasa.

Hal tersebut diperkuat juga dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia Pasal 34, dimanadefinisi Kegagalan Bangunan adalah merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat,keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum, sebagai akibatkesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

 Namun untuk mendapatkan faktor penyebab konstruksi tidaklah mudah,karena sumber penyebab kegagalan konstruksi sendiri merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Sumber kegagalan kontruksi seringkali dipengaruhi oleh faktor alam, dicontohkan sebagai kegagalan yang terjadi akibat perubahan dinamik dari alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, gelombang laut, dan perilaku manusia juga berperan signifikan. Vicknasyon (2003) mengemukakan 80 % dari total kegagalan kosntruksi dimungkinkan penyebabnya faktor manusia. Riset yang dilakukan Oyfer (2002)menyatakan hal itu di Amerika Serikat disebabkan oleh Faktor manusia (54 %),desain (17 %), perawatan (15 %), material (12%) dan hal yang tak terduga (2 %).Bahkan pernah diberitakan pada Surat Kabar Harian, bahwa salah satu sumberpenyimpangan kegagalan kosntruksi adalah penyimpangan terhadap tatanan,prosedur internal, prosedur eksternal, dan manajemen kosntruksi serta sistemyang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan konstruksi.

Pada hakekatnya, kegagalan bangunan ditinjau dari sisi waktu periodenyadapat dilihat dari setelah pekerjaan konstruksi diserahterimakan terakhir kalinyaatau Final Hand Over (FHO), sedangkan bila ditinjau dari substansi pekerjaanmaka kegagalan bangunan dapat dilihat setelah terjadi ketidakfungsian baik sebagian atau seluruhnya atas hasil pekerjaan konstruksi dari segi teknis,manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja. Akan tetapi, di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia Pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwajangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuaidengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (FHO).Ditambahkan dalam Pasal 36 ayat 1 bahwa kegagalan bangunan dinilaidan ditetapan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang professional dankompeten di bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikanpenilaian yang objektif, yang harus dibentuk dalam dalam waktu 1 (satu) bulansejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

SUMBER

http://www.academia.edu/4127335/6_Ltr_blakang_Pembahasan_Kesimpulan

http://www.antaranews.com/berita/534529/konstruksi-manufaktur-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-indonesia

http://www.lpjk.org/modules/regulasi_produk.php

http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/PP2800_UsahaPeranMasy.pdf

http://kuliahinsinyur.blogspot.co.id/2012/06/peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia.html#.VrgoRE-zxJw